Pergerakan Mahasiswa Indonesia dalam Demonstrasi menjadi salah satu cara menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap kebijakan Pemerintah. Gerakan Mahasiswa mengawasi dan mengawal jalannya demokrasi, agar tetap berpegang pada kepentingan rakyat.

Keterlibatan mahasiswa dalam pergolakan politik Indonesia bukan hal baru. Tercatat pada 1908, mahasiswa Indonesia mendirikan Boedi Oetomo sebagai wadah pemikiran kritis dengan misi utama untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan Jawa dan menuntut terselenggaranya pendidikan di kalangan rakyat anak negeri.

Baca Lainnya :

• HAMKA SAJADAH BERKOMITMEN MENJAGA KAMTIBMAS SLEMAN KONDUSIF.0
• MANTAN NARAPIDANA TERORIS KAB SLEMAN SIAP MENJADI MITRA DERADIKALISASI0
• MASYARAKAT DUSUN SEDAN AKAN JALIN KOORDINASI DENGAN PIHAK CAFE INSOMNIA0
• PKJ DRIVER ONLINE YOGYAKARTA KOMITMEN JAGA KONDUSIFITAS WILAYAH0
• ALIANSI MAHASISWA UNY SIAP MENJAGA KONDUSIFITAS DI YOGYAKARTA0

Setelah kemerdekaan, gerakan mahasiswa mempunyai corak berbeda. Tak hanya berkutat pada buku dan pemikiran, tetapi juga aksi turun ke jalan. Ini misalnya terjadi pada 1966 ketika negara berada dalam centang perenang ketidakpastian akibat peristiwa G30S. Mahasiswa mendatangi gedung Sekretariat Negara untuk menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga sembako yang saat itu melambung tinggi.

Indonesia memiliki sejarah demonstrasi yang mana pada tahun 1998 masih menyimpan kisah penting dalam sejarah perjalanan negeri ini karena menjadi penanda adanya babak baru, yakni era Reformasi. Hal tersebut dilakukan oleh Mahasiswa dengan mengatasnakaman kepentingan rakyat. Biasanya gerakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi yaitu karena menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok, serta ketidak puasan rakyat dengan Pemerintahan maupun kebijakan kebijakan yang diambil.

Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) Kabupaten Sleman aktif dakam menanggapi permasalahan yang ada di Indonesia terkhusus masalah biaya pendidikan yang mahal. Hal tersebut dianggap karena ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan pendidikan yang layak dan murah untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Baru baru ini Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman gencar menyuarakan aksi dengan menuntut pencabutan Permendikbudristek No.2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. APATIS menilai kampus dapat melakukan pungutan lain kepada mahasiswa selama Permendikbud No. 2 belum dicabut.

Pada bulan Mei 2024, Menteri Nadiem Makarim telah mengumumkan bahwa kebijakan kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibatalkan. Akan tetapi, mahasiswa masih gelisah lantaran Permendikbudristek No. 2 belum dicabut. Selama Permendikbud ini belum dicabut, APATIS menganggap bahwa kampus masih bisa melakukan pungutan - pungutan lain diluar UKT. Seperti Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang ramai diperbincangkan, nominalnya itu ratusan juta.

Seruan dari Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) ini sebagai bentuk tuntutan pada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat dan pendidikan. Seruan APATIS dilakukan serentak di beberapa kota yaitu Yogyakarta, Makassar, Riau, Bandung, dan Jakarta. APATIS menilai ketika somasi ini tidak direspons oleh pemerintah, maka APATIS dan aliansi mahasiswa yang tergabung akan menindaklanjuti lewat jalur hukum.

Farras Raihan, Mahasiswa Fakultas Vokasi Angkatan 2021 yang merupakan Ketua BEM UNY dan juga selaku penggerak APATIS Yogyakarta siap memperjuangkan pendidikan gratis dengan tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Sleman. Himpunan Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) Kabupaten Sleman sendiri menyatakan siap menjadi pelopor generasi muda terutama kelompok Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS) untuk turut serta bersama sama elemen masyarakat, Polri dan TNI dalam menjaga kabupaten Sleman supaya tetap kondusif (SBD).